:: Apa Sistem Pembayaran?
Apa sistem pembayaran? Sistem pembayaran mencakup kerangka hukum dan peraturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk mentransfer dana dalam rangka untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Apa, kemudian, adalah komponen dari sistem pembayaran? Tak perlu dikatakan, harus ada pembayaran instrumen dan mekanisme kliring yang mencakup penyelesaian. Tentu saja, komponen lain yang terlibat, seperti lembaga yang berpartisipasi dalam operasi sistem pembayaran. Ini termasuk bank, non-bank lembaga keuangan non-bank yang mentransfer dana penyedia, perusahaan switching bahkan bank sentral (lihat Perkembangan).
:: Evolusi Alat Pembayaran
Ada kemajuan yang sangat cepat dan canggih dalam instrumen pembayaran. Jika kita melihat kembali ke hari-hari awal alat pembayaran, sistem barter adalah praktek umum di zaman kuno. Secara bertahap, orang menjadi terbiasa dengan penggunaan satuan tertentu yang mewakili nilai pembayaran, lebih dikenal sebagai uang. Sekarang, uang adalah salah satu alat pembayaran yang paling banyak digunakan di masyarakat. Pembayaran kemudian maju dari kas instrumen berbasis non-tunai instrumen alat pembayaran, seperti instrumen berbasis kertas cek dan bilyet giro (non-negotiable bank kliring perintah pembayaran). Setelah ini, pembayaran mengambil langkah lebih lanjut ke depan untuk penggunaan paperless instrumen, seperti transfer dana elektronik dan kartu berbasis instrumen (kartu ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu prabayar).
:: Kas Instrumen
Kas ada sebagian besar sebagai uang kertas dan koin. Kas terus memainkan peran penting, terutama dalam transaksi kecil. Dalam masyarakat modern saat ini, penggunaan uang tunai seperti uang kertas dan koin menurun dibandingkan dengan pembayaran menggambar pada dana giro. Pada tahun 2005, kas menyumbang 43,3 persen dari pasokan total uang.
Namun, kas juga memiliki kelemahan dalam hal efisiensi. Inefisiensi muncul karena tingginya biaya penanganan uang tunai, belum lagi hilangnya waktu ketika melakukan pembayaran. Sebagai contoh, seseorang dapat menghabiskan antrian waktu yang lama untuk melakukan pembayaran di loket. Juga, melakukan transaksi tunai bernilai tinggi menjalankan risiko pencurian, perampokan dan pemalsuan.
Dalam pandangan ketidaknyamanan dan ketidakefisienan menggunakan uang tunai, BI telah mengambil inisiatif untuk mempromosikan pembangunan masyarakat kas kurang (SKB).
:: Non-Kas Instrumen
Instrumen non-tunai telah menjadi mapan dan populer digunakan. Ini menunjukkan bahwa layanan pembayaran non-tunai yang disediakan oleh bank dan non-bank lembaga keuangan (LKNB), baik untuk transfer dana, operasi kliring atau pemukiman, yang tersedia dan beroperasi di Indonesia. Tinggi nilai pembayaran non-tunai diproses oleh Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Waktu Nyata Gross Settlement) dan Sistem Kliring. Sistem BI-RTGS adalah saluran utama untuk penyelesaian transaksi keuangan di Indonesia.
Hampir 95 persen dari nilai yang tinggi dan transaksi keuangan yang mendesak, seperti di pasar antar bank uang, pasar saham, transaksi pemerintah, transaksi valuta asing dan penyelesaian kliring, diproses melalui sistem BI-RTGS. Pada tahun 2005, omset harian transaksi ditangani dalam sistem BI-RTGS mencapai sedikitnya Rp 82800000000000. Sebagai perbandingan, hanya Rp 4,7 triliun dicatat dalam sehari transaksi non-tunai menggunakan kartu berbasis instrumen yang disediakan oleh bank atau LKNB.
Pentingnya sistem BI-RTGS ke sistem pembayaran nasional berarti bahwa kontinuitas dan stabilitas sistem harus dijaga setiap saat. Jika suatu saat sistem BI-RTGS rusak atau mengalami kesalahan teknis, ada pasti akan berdampak sangat mengganggu pada operasi dan stabilitas sistem keuangan domestik. Ini bahkan tidak termasuk material dan non-materi dampak kerusakan sistem. Oleh karena itu BI membayar perhatian sangat dekat untuk menjaga stabilitas BI-RTGS, yang dikategorikan sebagai Sistem Pembayaran sistemik penting (SIPS), yang proses nilai yang tinggi, transaksi pembayaran mendesak.
Oleh karena itu Bank Indonesia memiliki setiap alasan untuk menaruh perhatian besar dalam menjaga stabilitas SIPS yang ada. Untuk melakukan hal ini, mengelola risiko, desain, kehandalan teknologi, jaringan pendukung dan aturan SIPS.Selain SIPS, ada juga Sistem Sistem Pembayaran Luas Penting (SWIPS), yang adalah sistem yang digunakan oleh masyarakat. Sistem kliring dan kartu instrumen berbasis datang dalam kategori SWIPS. BI juga membayar perhatian terhadap berbagai SWIPS karena penggunaan populer mereka. Setiap kali sistem mengalami gangguan, kepentingan umum dalam melakukan pembayaran juga akan menderita, seperti yang akan kepercayaan dalam sistem dan instrumen pembayaran diproses dalam sistem.
BI tidak hanya berusaha untuk menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran, tapi juga kesetaraan akses dan perlindungan konsumen. Penciptaan efisiensi dalam sistem pembayaran ini dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna di mana mereka dapat memilih metode pembayaran dapat diakses di seluruh Indonesia dengan biaya serendah mungkin.
Akses yang adil berarti bahwa BI juga mempertimbangkan bagaimana pertimbangan keadilan diterapkan dalam pengoperasian sistem pembayaran. Terakhir, perlindungan konsumen berarti bahwa operator memiliki kewajiban untuk mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang wajar dalam operasi sistem mereka.
Sistem pembayaran di Indonesia, payment, sistem pembayaran di indonesia
sumber : bi.go.id